Formasi Pegawai

TUGAS

FORMASI PEGAWAI

  

DISUSUN OLEH

SITI PUTRIE ZULAIKHA

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TARAKAN

KOMPETENSI KEAHLIAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Assalamualikum Wr. Wb

Pujii syukur saya ucapkan kehadirat Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah, serta kita dapat menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh guru saya tentang “FORMASI PEGAWAI”.

Saya selaku penulis juga tidak lupa untuk berterima kasih kepada guru pembimbing saya yang telah banyak memberi masukan selama proses pembelajaran.

Semoga yang saya kerjakan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya yang ingin mengetahui tentang “FORMASI PEGAWAI”.

Tarakan, 11 Agustus 2017

Penyusun

Siti Putrie Zulaikha

DAFTAR ISI

Halaman Judul....................................................................................................         i

Kata Pengantar...................................................................................................        ii

Daftar Isi...............................................................................................................      iii

        1. Penjelasan Formasi Pegawai...................................................................        1

A.     Dasar Hukum..................................................................................        3

B.     Penetapan Formasi.......................................................................        4

C.      Analisa Kebutuhan Pegawai......................................................        6

Daftar Pustaka....................................................................................................        7

Formasi Pegawai

1.     Penjelasan Formasi Pegawai

Formasi adalah Jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan suatu satuan organisasi ditetapkan dalam suatu formasi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan, dengan tujuan agar unit organisasi itu mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelangsungan atau ketersediaan lowongan pekerjaan. Organisasi adalah alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan tugas pokoknya. Formasi itu didahului dengan adanya perencanaan atau penyusunan perencanaan. Perencanaan disusun bedasarkan kebutuhan, formasi dususun bedasarkan kebutuhan. Voulume pekerjaan atau jenis pekerjaan itu diklasifikasikan tentang berat ringannya suatu pekerjaan, seingga disususnlah jenis-jenis klasifikasi pendidikan, jadi harus ada inventarisasi pekerjaan.

Contohnya: Di Ipdn memerlukan tenaga cleaning service yang banyaknya disesuaikan dengan luas ipdn itu sendiri, sehingga untuk menentukan formasi pekerjaan tersebut memerlukan data luas kampus dan data lain-lain. Dan kemudian baru dilihat tingkat pendidikan apa yang cocok dengan pkerjaan cleaning servicenya. Dalam sebuah kantor juga memerlukan seorang caraka (pengantar surat). Seorang pengntar surat hanya diperlukan bagi tingkat pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Intinya adalah sebuah jenis pekerjaan harus disesuaikan dengan tingkat pendididkan seseorang.

Namun kenyataan sekarang pemerintah cenderung memasng formasi yang begitu banyak, sehingga menpan perlu mengkaji kembali usulan dari pemerintah daerah tersebut. Karena struktur organisasi, dalam satu jabatan adalah untuk eselon 4 minimal 2. Contoh : bagian tata usaha membawahi 2 kasubag

Seletak diketemukan diajukan permintaan formasi pegawai  yang di tujukan kepada Kementrian Pemberdayaan Aparatur, kemudian Kemenpan menganalisis (biasanya tidak disertai dengan jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan maka Kemenpan memotong kuota pegawai). Setelah itu Kemenpan kordinasi kepada kementrian Keuangan untuk mencari tahu kesanggupan anggran untuk membiayai belanja pegawainya.

Penambahan zero, adalah penambahan pegawai sesuai dengan banyaknya jumlah pensiunan. Artinya tidak ada penambahan jumlah pegawai hanya ada penerimaan pegai baru. Undang-undang kepegawaian no 8 kemudian diganti dengan undang-undang 43 tahun 2009. Kemudian Kemenpan dan Kemenkeu menyepakati ada 2 (dua) formasi kepegawaian yang tidak terkena moratorium yakni tenaga pengajar (guru, dosen) dan tenaga kesehatan.

Jikalau sudah disepakati oleh Kemenkeu dan Kemenpan, maka proses selanjutnya adalah pelaksanaan pengumuman penerimaan pegawai (pendaftaran). Hal tersebut wajib dilakukan oleh setiap instansi yang ingin menerima pegawai, jangan sampai ditutup-tutupi karena ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Maka selanjutnya orang yang melamar itu bedasarkan formasinya. Karena biasanya ada ijasah yang terbuka di beberapa formasi kepegawain

Jadi pengumuman didasarkan persaingan dalam formasi. Jadi banyak terjadi bahwa lebih banyak pendaftar dibandingkan formasinya, sehinga banyak yang tidak lulus dibandingkan yang lulus menjadi pegawai. Pemerimaan pegawai itu memiliki persyaratan minimal umur 18 tahun dan maksimal umur 35 tahun. Namun dalam kenyataannya sekarang ini banyak seorang lulusan sma dan sarjana dengan umur yang sangat muda dikarenakan adanya program kelas akselerasi (percepatan).

Kelemahannya dalam penerimaan pegawai saat ini adalah, tidak dicantumkan daftar kebutuhan pegawai bedasarkan jenis pendidikannya. Sehingga penempatan pegawai itu cenderung carut marut dan tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya

Agar satuan-satuan organisasi mempunyai jumlah, susunan pangkat dan mutu Pegawai Negeri Sipil yang cukup sesuai dengan jenis, sifat dan besarnya beban tugas, maka ditetapkan formasi Pegawai Negeri Sipil.

A.     DASAR HUKUM

1.      Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999.

2.      Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003.

3.      Keputusan Kepala BKN Nomor 09 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

Formasi masing-masing satuan organisasi negara disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai dengan jabatan yang tersedia dengan memperhatikan informasi jabatan. Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap :

a)    Jenis Pekerjaan

Yaitu macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu satuan organisasi dalam melaksanakan tugas pokoknya.

b)    Sifat Pekerjaan

Adalah pekerjaan yang berpengaruh dalam penetapan formasi yaitu sifat pekerjaan yang ditinjau dari sudut waktu untuk melaksanakan pekerjaan itu, seperti ada pekerjaan yang dapat dilakukan pada jam kerja dan ada pula yang memerlukan waktu secara terus menerus.

c)     Beban Kerja dan Perkiraan Kapasitas Seorang PNS
Adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Memperkirakan beban kerja masing-masing satuan organisasi dilakukan dapat berdasar perhitungan dan pengalaman. Apabila jumlah pekerjaan dapat diperhitungkan, maka tinggal menentukan jumlah personnelnya

d)    Prinsip pelaksanaan pekerjaan
Prinsip pelaksanaan pekerjaan sangat besar pengaruhnya pada penentuan formasi, sebab suatu pekerjaan akan dilakukan oleh satuan organisasi sendiri atau diborongkan pada fihak lain.

e)    Peralatan yang tersedia
Peralatan yang tersedia atau akan tersedia dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok akan mempengaruhi penentuan jumlah pegawai yang diperlukan, karena makin tinggi mutu peralatan yang digunakan dan tersedia dalam jumlah yang memadahi mengakibatkan makin sedikit jumlah pegawai yang dibutuhkan.

f)      Kemampuan Keuangan Negara

Faktor lain yang sangat penting untuk diperhitungkan adalah kemampuan keuangan negara atau daerah.

B.     PENETAPAN FORMASI

Formasi PNS secara nasional setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, setelah memperhatikan pendapat Menteri keuangan dan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Formasi PNS secara nasional terdiri dari :

a)    Formasi PNS Pusat

b)    Formasi PNS Daerah

Formasi PNS Pusat untuk masing-masing satuan organisasi setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang penda-yagunaan aparatur negara, setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN.

Formasi PNS Daerah untuk masing-masing satuan organisasi Pemerintah Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaaan aparatur negara, berdasar pertimbangan dari Kepala BKN.

Penetapan dan persetujuan formasi PNS Pusat dan formasi PNS Daerah dilakukan berdasarkan usul dari :
a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang dikoordinasikan oleh Gubernur.

Usul pengajuan formasi PNS Pusat disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan kepada Menteri yang bertang-gungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN.

Usul pengajuan formasi PNS Daerah Propinsi disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Propinsi yang bersangkutan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN. Sedangkan usul pengajuan formasi PNS Daerah Kabupaten/Kota disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan Kepala BKN melalui Gubernur selaku wakill Pemerintah.

C.      ANALISA KEBUTUHAN PEGAWAI

Sebelum menyusun suatu formasi PNS secara tepat, maka perlu adanya analisa kebutuhan pegawai. Analisa kebutuhan pegawai adalah suatu analisa secara logis dan teratur dari factor-faktor yang ditentukan untuk dapat menentukan jumlah dan susunan pangkat serta kualitas PNS yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugasnya secara berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.
Tujuannya adalah sebagai salah satu usaha agar setiap PNS yang ada pada tiap satuan organisasi negara mempunyai pekerjaan tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

http://nuswantorotejo.blogspot.co.id/2013/04/formasi-pegawai.html#.WXp-k2LyvDc

https://sukas.wordpress.com/2010/02/10/formasi-pegawai-negeri-sipil/